87 SOAL BESERTA JAWABAN KEWARGANEGARAAN KELAS X

BUNYI PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

SETIAP ORANG BERHAK
ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DANKEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUANYANG SAMA DI HADAPAN HUKUM

INTEGRASI NASIONAL SECARA POLITIS

PENYATUAN BERBAGAI KELOMPOK
BUDAYA DAN SOSIAL DALAM KESATUAN WILAYAH NASIONAL YANG MEMBENTUK
SUATU IDENTITAS NASIONAL.

INTEGRASI NASIONAL SECARA ANTROPOLOGIS

PROSES PENYESUAIAN DI
ANTARA UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN YANG BERBEDA SEHINGGA MENCAPAI SUATU KESERASIAN FUNGSI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT.

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 PASAL 9 AYAT 1 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

SIKAP DAN PERILAKU WARGA NEGARA YANG DIJIWAI OLEH KECINTAANNYA KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 PASAL 1 AYAT 1 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA
ADALAH SEGALA USAHA UNTUK MEMPERTAHANKAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NKRI, DAN KESELAMATAN BANGSA DARI ANCAMAN DAN GANGGUAN TERHADAP KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA TANTANGAN

ANCAMAN

USAHA YANG BERSIFAT MENGUBAH ATAU MEROMBAK KEBIJAKSANAAN YANG DILAKUKAN SECARA KONSEPSIONAL MELALUI TINDAK KRIMINAL DAN POLITIS

TANTANGAN

HAL ATAU USAHA YANG BERTUJUAN UNTUK MENGGUGAH KEMAMPUAN

HAMBATAN

USAHA YANG BERASAL DARI DIRI SENDIRI YANG BERSIFAT ATAU BERTUJUAN UNTUK MELEMAHKAN ATAU MENGHALANGI SECARA TIDAK  KONSEPSIONAL.

GANGGUAN

HAL ATAU USAHA YANG BERASAL DARI LUAR YANG BERSIFAT ATAU BERTUJUAN MELEMAHKAN ATAU MENGHALANGI SECARA TIDAK KONSEPSIONAL

FREE FIHT LIBERALISM

SISTEM PERSAINGAN BEBAS YANG SALING MENGHANCURKAN DAN
DAPAT MENUMBUHKAN EKSPLOITASI MASYARAKAT DAN BANGSA LAIN.

SISTEM ETATISME

NEGARA BESERTA APARATUR NEGARA BERSIFAT DOMINAN DAN MEMATIKAN POTENSI
DAN DAYA KREASI UNIT-UNIT EKONOMI DI LUAR SEKTOR NEGARA.

PENJELASAN PASAL 37 AYAT 1 DAN 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

 NOMOR 20 TAHUN 2003

BAHWA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN PELAJARAN WAJIB YANG DIAJARKAN DI TINGKAT PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI.

PENJELASAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASAL
30 AYAT 2

BAHWA TNI DAN POLRI MERUPAKAN UNSUR UTAMA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT. PRAJURIT TNI DAN POLRI MERUPAKAN PELAKSANAAN
DAN KEKUATAN UTAMA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA BERSIFAT KERAKYATAN

ORIENTASI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DIABDIKAN OLEH DAN
UNTUK KEPENTINGAN SELURUH RAKYAT.

SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA BERSIFAT KESEMESTAAN

SELURUH SUMBER DAYA NASIONAL DIDAYAGUNAKAN BAGI UPAYA
PERTAHANAN.

SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA BERSIFAT
KEWILAYAHAN

GELAR KEKUATAN PERTAHANAN DILAKSANAKAN SECARA MENYEBAR DI SELURUH WILAYAH NKRI, SESUAI DENGAN KONDISI GEOGRAFI SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

ANCAMAN INTEGRASI DI BIDANG MILITER

PERKEMBANGAN PERSENJATAAN MILITER DI SETIAP NEGARA TERUS DITINGKATKAN.
BAHKAN ADA NEGARA YANG MEMILIKI SENJATA PEMUSNAH MASSAL YANG BERBAHAN
KIMIA DAN NUKLIR.

ANCAMAN INTEGRASI DIBIDANG NON-MILITER

PENGARUH GAYA HIDUP (LIFESTYLE)
KEBARAT-BARATAN, SUDAH TIDAK MENCINTAI BUDAYA SENDIRI, TIDAK MENGGUNAKAN
PRODUK DALAM NEGERI.

KESADARAN

SIKAP YANG TUMBUH DARI KEMAUAN DIRI YANG DILANDASI HATI IKHLAS TANPA ADA TEKANAN DARI LUAR.

ANCAMAN

SETIAP USAHA DAN KEGIATAN, BAIK DALAM NEGERI MAUPUN LUAR
NEGERI YANG DINILAI MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN
WILAYAH NEGARA, DAN KESELAMATAN SEGENAP BANGSA.

ARCHIPELAGO
NEGARA YANG TERDIRI ATAS BANYAK PULAU DI MANA LAUT, UDARA, DAN DARATAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG DIJAMIN OLEH HUKUM LAUT INTERNASIONAL.

BANGSA

KUMPULAN DARI MASYARAKAT YANG MEMBENTUK NEGARA.

BELA  NEGARA

UPAYA UNTUK SERTA BERPERAN AKTIF DALAM MEMAJUKAN BANGSA DAN NEGARA, BAIK MELALUI PENDIDIKAN, MORAL, SOSIAL MAUPUN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANGORANG YANG MENYUSUN BANGSA
TERSEBUT.

CHECKS AND BALLANCES

SISTEM SALINGMENGAWASI DAN MENGIMBANGI.

CIVIL SOCIETY

SUATU JARINGAN YANG KOMPLEKS DARI LEMBAGA-LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI LUAR PEMERINTAHAN NEGARA BEKERJA SECARA MERDEKA ATAU BERSAMA PEMERINTAHAN YANG DIATUR OLEH HUKUM DAN MERUPAKAN RANAH
PUBLIK YANG BERANGGOTAKAN
PERSEORANGAN.

DEKLARASI

PERNYATAAN RINGKAS DAN
JELAS TENTANG SUATU HAL; KEPUTUSAN
YANG DIBERITAHUKAN SECARA TERANGTERANGAN KEPADA UMUM DAN SECARA RESMI

DEKRIT PRESIDEN

KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN PRESIDEN/KEPALA NEGARA ATAS SUATU PERMASALAHAN
YANG SANGAT PENTING, MENDESAK, DAN DARURAT.

DEKONSENTRASI

PELIMPAHAN WEWENANG DARI PEMERINTAH KEPADA DAERAH
OTONOM SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHATAU PERANGKAT PUSAT DI DAERAH
DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

DOKTRIN

PENDAPAT PARA AHLI HUKUM TERKEMUKA YANG DIJADIKAN DASAR
ATAU ASAS PENTING DALAM HUKUM DAN PENERAPANNYA

DEMOKRASI PANCASILA

SISTEM DEMOKRASI INDONESIA YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI
PANCASILA TERUTAMA SILA KEEMPAT,KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN.

DESENTRALISASI

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA DAERAH YANG
MENJADI URUSAN RUMAH TANGGANYA

DISKRIMINASI

PEMBEDAAN PERLAKUAN TERHADAP SESAMA WARGA.

DIVISION OF POWER

MEKANISME PEMBAGIAN KEKUASAAN (LEGISLATIF,EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF), TETAPI
TIDAK DIPISAHKAN. HAL INI MEMBAWA KONSEKUENSI BAHWA DI ANTARA
BAGIAN-BAGIAN ITU DIMUNGKINKAN ADA KOORDINASI ATAU KERJA SAMA.

EKSTRATERITORIAL

DAERAH YANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DIAKUI
SEBAGAI WILAYAH KEKUASAAN SUATU NEGARA MESKIPUN WILAYAH NEGARA
TERSEBUT LETAKNYA DI NEGARA LAIN.

EKSTRIMISME

SIKAP KERAS MEMPERTAHANKAN PENDIRIAN DENGAN BERBAGAI CARA, WALAUPUN
MELANGGAR KETENTUAN-KETENTUAN
DASAR NEGARA.

GANGGUAN

HAL ATAU USAHA YANG BERASAL DARI LUAR YANG BERSIFAT
ATAU BERTUJUAN MELEMAHKAN ATAU MENGHALANGI SECARA TIDAK
KONSEPSIONAL (TIDAK TERARAH).

GEOPOLITIK

SEGALA SESUATU YANG BERKAITAN DENGAN KETATANEGARAAN
ATAU KENEGARAAN (PEMERINTAH); SEGALA URUSAN DAN TINDAKAN
MENGENAI PEMERINTAHAN NEGARA ATAU TERHADAP NEGARA LAIN.

HAMBATAN

SESUATU YANG TIDAK MENYERANG TAPI MEMPENGARUHI
PENCAPAIAN TUJUAN.

HEDONISM

PANDANGAN YANG MENGANGGAP KESENANGAN DAN
KENIKMATAN METERI SEBAGAI TUJUAN HIDUP UTAMA.

HUKUM

KETENTUAN ATAU ATURAN YANG DIBUAT OLEH LEMBAGA YANG
BERWENANG, BERSIFAT MEMAKSA SERTA MEMILIKI SANKSI YANG TEGAS.

IDEOLOGY

KUMPULAN KONSEP BERSISTEM YANG DIJADIKAN ASAS PENDAPAT
YANG MEMBERIKAN ARAH DAN TUJUAN KELANGSUNGAN HIDUP.

INSTRUMENT

ALAT UNTUK MENGUMPULKAN ATAU MELAKSANAKAN SUATU KONSEP.

INTEGRASI

KESELURUHAN PROSES PENYESUAIAN DI ANTARA UNSURUNSUR YANG SALING BERBEDA DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHINGGA MENGHASILKAN POLA KEHIDUPAN
MASYARAKAT YANG MEMILKI KESERASIAN FUNGSI.

INDIVIDU

MANUSIA SEBAGAI SUATU KESATUAN YANG TIDAK BISA DIPISAHKAN.

INDIVIDUALISME

FAHAM YANG MENGANGGAP DIRI SENDIRI LEBIH
PENTING DARIPADA ORANG LAIN.

INTEGRASI NASIONAL

USAHA DAN PROSES MEMPERSATUKAN PERBEDAANPERBEDAAN YANG ADA PADA SUATU NEGARA SEHINGGA TERCIPTANYA KESERASIAN DAN KESELARASAN SECARA NASIONAL.

JUDICIAL REVIEW

PROSES UJI MATERI SUATU PERATURAN TERHADAP PERATURAN
YANG TINGKATANNYA LEBIH TINGGI.

KAPITALISME

SISTEM DAN PAHAM EKONOMI YANG MODALNYA
BERSUMBER DARI MODAL PRIBADI ATAU MODAL PERUSAHAAN SWASTA DENGAN
CIRI PERSAINGAN DALAM PASAR BEBAS (FREE FIHT LIBERALISM).

MEDEBEWIND

TUGAS PEMBANTUAN ATAU KEIKUTSERTAAN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH YANG KEWENANGANNYA
LEBIH LUAS DAN LEBIH TINGGI DI DAERAH.

KABINET

BADAN ATAU DEWAN PEMERINTAHAN YANG TERDIRI ATAS
KEPALA PEMERINTAHAN BERSAMA PARA MENTERI.

KEBUDAYAAN

SEMUA HASIL KARYA, RASA DAN CIPTA MANUSIA.

KEDAULATAN

SUATU HAK EKSKLUSI FUNTUK MENGUASAI SUATU WILAYAH
PEMERINTAHAN, MASYARAKAT, ATAU ATAS DIRI SENDIRI.

KESADARAN

KONDISI MENTAL MENYADARI BAHWA KITA BERBEDA DENGAN YANG
LAIN ATAU SIKAP MAWAS DIRI SEHINGGA DAPAT MEMBEDAKAN BAIK ATAU
BURUK, BENAR ATAU SALAH, LAYAK ATAU TIDAK LAYAK, PATUT ATAU TIDAK PATUT
DALAM BERKATA DAN BERPERILAKU.

KESADARAN POLITIK

KEINSYAFAN DARI SETIAP WARGA NEGARA AKAN URGENSI
URUSAN KENEGARAAN DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA.

KESATUAN

BENTUK NEGARA YANG SIFATNYA TUNGGAL DAN TIDAK TERSUSUN DARI
BEBERAPA NEGARA YANG MEMILIKI KEDAULATAN TIDAK TERBAGI, DAN
KEWENANGANNYA BERADA PADA PEMERINTAH PUSAT.

KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL

KEWAJIBAN DASAR WARGA NEGARA YANG SECARA
TEGAS DIATUR DALAM KONSTITUSI/ UNDANG-UNDANG DASAR.

KEKUASAAN 

KEMAMPUAN MEMENGARUHI PIHAK LAIN UNTUK BERPIKIR DAN BERPERILAKU
SESUAI DENGAN KEHENDAK YANG MEMENGARUHI.

KONSTITUSI

HUKUM DASAR YANG MENETAPKAN DAN MENGATUR PEMERINTAHAN.

MERITOKRASI

BENTUK PEMERINTAHAN YANG ADIL YANG MEMBERIKAN
TEMPAT KEPADA MEREKA YANG BERPRESTASI UNTUK DUDUK SEBAGAI PEMIMPIN.

MONARKI

BENTUK PEMERINTAHAN DI MANA KEKUASAAN BERADA DI
TANGAN RAJA (BENTUK PEMERINTAHAN KERAJAAN).

NEGARA

SUATU ORGANISASI KEMANUSIAN ATAU KUMPULAN MANUSIA-MANUSIA
YANG BERADA DI BAWAH SUATU PEMERINTAHAN YANG SAMA.

NEGARA SERIKAT

MERUPAKAN NEGARA YANG TERDIRI DARI BEBERAPA NEGARA
BAGIAN DENGAN SATU PEMERINTAH PUSAT YANG MEMILIKI KEDAULATAN

NORMA

ATURAN YANG MENJADI PEDOMAN SETIAP ORANG YANG MELIPUTI SEGALA
MACAM PERATURAN YANG TERDAPAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN.

OTONOMI DAERAH

HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM
UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.

PARLEMENTER

SISTEM PEMERINTAHAN YANG SEBAGAI KEPALA NEGARANYA
ADALAH PRESIDEN/RAJA/RATU/SULTAN DAN KEPALA PEMERINTAHANNYA
DIJALANKAN OLEH PERDANA MENTERI

PARTISIPASI

SUATU KETERLIBATAN MENTAL DAN EMOSI SESEORANG KEPADA
PENCAPAIAN TUJUAN DAN IKUT BERTANGGUNG JAWAB DI DALAMNYA.

PARTISIPASI POLITIK

KETERLIBATAN WARGA DALAM SEGALA TAHAPAN KEBIJAKAN,
MULAI DARI SEJAK PEMBUATAN KEPUTUSAN SAMPAI DENGAN
PENILAIAN KEPUTUSAN, TERMASUK JUGA PELUANG UNTUK IKUT SERTA DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN.

. PEMILU

PELAKSANAAN PEMILIHAN UNTUK MEMILIH WAKIL-WAKIL RAKYAT DALAM
NEGARA DEMOKRASI.

PENGADILAN

TEMPAT UNTUK MENGADILI PERKARA ATAU TEMPAT UNTUK
MELAKSANAKAN PROSES PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM.

POLITIK STRATEGI

SIASAT; BERBAGAI MACAM KEGIATAN DALAM SUATU
SISTEM POLITIK/NEGARA YANG MENYANGKUT KEMASLAHATAN HIDUP
SELURUH WARGA NEGARA.

PRESIDENSIAL

SISTEM PEMERINTAHAN DI MANA PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA SEKALIGUS KEPALA
PEMERINTAHAN.

RATIFIASI

PENGESAHAN PERJANJIAN NTERNASIONAL.

RAKYAT

KUMPULAN MANUSIA YANG DIPERSATUKAN OLEH RASA PERSAMAAN
DAN BERSAMA-SAMA MENDIAMI SUATU WILAYAH NEGARA.

REPUBLIC 

BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH PRESIDEN

REHABILITASI

PEMULIHAN NAMA BAIK ATAU KEHORMATAN SESEORANG
YANG TELAH DITUDUH SECARA TIDAK MENDASAR ATAU DILANGGAR KEHORMATANNYA.

SABOTASE

MENGHALANGI PROSEDUR DAN MERUSAK KELANCARAN KERJA

SANKSI

TINDAKAN YANG DIKENAKAN KEPADA PARA PELAKU PELANGGARAN HUKUM.

SEPARATION POWER

SISTEM PEMISAHAN KEKUASAAN, YAITU SUATU PRINSIP NORMATIF BAHWA KEKUASAANKEKUASAAN ITU SEBAIKNYA TIDAK DISERAHKAN KEPADA ORANG
YANG SAMA, UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PIHAK YANG BERKUASA.

SISTEM

SUATU KESATUAN YANG TERDIRI KOMPONEN ATAU ELEMEN YANG
DIHUBUNGKAN BERSAMA UNTUK MEMUDAHKAN ALIRAN INFORMASI,
MATERI, ATAU ENERGI UNTUK MENCAPAI SUATU TUJUAN.

SOVEREIGN

KEKUASAAN NEGARA ATAU PEMERINTAH YANG BERLAKUSEPENUHNYA SEBAGAI KEDAULATAN.

SPIONASE

PENYELIDIKAN SECARA RAHASIA TERHADAP DATA KEMILITERAN DAN
DATA EKONOMI SERTA DATA POLITIK NEGARA LAIN; SEGALA SESUATU YANG
BERHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN MEMATA-MATAI PIHAK LAIN

STRATEGI NASIONAL

PENGETAHUAN TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN
NASIONAL (KEKUATAN MILITER DAN NONMILITER) UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

TANTANGAN

SESUATU YANG TIDAK MEMBAHAYAKAN BERSIFAT PASIF, TAPI HARUS DIWASPADAI UNTUK MENJAGA KESTABILAN.

WAWASAN NUSANTARA

CARA PANDANG DAN SIKAP BANGSA INDONESIA MENGENAI DIRI DAN BENTUK
GEOGRAFINYA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945.

YURISPRUDENSI

KEPUTUSAN HAKIM TERDAHULU TERHADAP SUATU PERKARA
YANG TIDAK DIATUR OLEH UNDANGUNDANG DAN DIJADIKAN PEDOMAN
OLEH HAKIM LAINNYA DALAMMEMUTUSKAN PERKARA SERUPA.

NEGARA

SUATU ORGANISASI YANG TERDIRI DARI SEKELOMPOK ATAU BEBERAPA KELOMPOK MANUSIA YANG BERSAMA-SAMA MENDIAMI SATU WILAYAH TERTENTU DAN MENGAKUI ADANYA SATU PEMERINTAHAN

PERANAN SISWA DALAM MENDUKUNG
IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

MENDUKUNG PERSATUAN BANGSA. BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.
 MENDUKUNG KERAKYATAN YANG MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BERSAMA DI
ATAS KEPENTINGAN INDIVIDU ATAU GOLONGAN.

Share this post