90 SOAL DAN JAWABAN KEWARGANEGARAAN SMA KELAS X

90 SOAL DAN JAWABAN KEWARGANEGARAAN

CREATED BY RAHIM WIDODO

GURU SMA NEGERI 1 KUBU BABUSSALAM-ROKAN HILIR

PENGERTIAN KEKUASAAN

KEMAMPUAN SESEORANG UNTUK MEMENGARUHI ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN TINDAKANTINDAKAN YANG DIKEHENDAKI ATAU DIPERINTAHKANNYA

KEKUASAAN YUDIKATIF

KEKUASAAN UNTUK MEMPERTAHANKAN UNDANGUNDANG, TERMASUK KEKUASAAN UNTUK MENGADILI SETIAP PELANGGARAN TERHADAP UNDANGUNDANG.

KEKUASAAN HORIZONTAL

PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA DILAKUKAN PADA TINGKATAN
PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. PEMBAGIAN KEKUASAAN
PADA TINGKATAN PEMERINTAHAN PUSAT BERLANGSUNG ANTARA LEMBAGALEMBAGA NEGARA YANG SEDERAJAT

KEKUASAAN KONSTITUTIF

KEKUASAAN UNTUK MENGUBAH DAN MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DASAR. KEKUASAAN INI DIJALANKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

KEKUASAAN EKSEKUTIF

KEKUASAAN UNTUK MENJALANKAN UNDANGUNDANG DAN PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN NEGARA. KEKUASAAN INI DIPEGANG OLEH PRESIDEN

KEKUASAAN LEGISLATIF

KEKUASAAN UNTUK MEMBENTUK UNDANGUNDANG. KEKUASAAN INI DIPEGANG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KEKUASAAN YUDIKATIF/KEHAKIMAN

KEKUASAAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN. KEKUASAAN INI DIPEGANG OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KEKUASAAN EKSAMINATIF/INSPEKTIF

KEKUASAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB TENTANG KEUANGAN NEGARA. KEKUASAAN INI DIJALANKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

KEKUASAAN MONETER

KEKUASAAN UNTUK MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER, MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN, SERTA MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH. KEKUASAAN INI DIJALANKAN OLEH BANK INDONESIA SELAKU BANK SENTRAL DI INDONESIA

PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA VERTIKAL

MERUPAKAN PEMBAGIAN KEKUASAAN BERDASARKAN TINGKATANNYA, YAITU PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA BEBERAPA TINGKATAN PEMERINTAHAN

KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA

MENYATAKAN PERANG, MEMBUAT PERDAMAIAN DAN PERJANJIAN DENGAN NEGARA LAIN DENGAN PERSETUJUAN DPR (PASAL 11 AYAT 1).

KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMEINTAHAN

MEMBENTUK SUATU DEWAN PERTIMBANGAN YANG BERTUGAS MEMBERIKAN NASIHAT DAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN (PASAL 16).

BUNYI PASAL 17 UUD 1945

(1) PRESIDEN DIBANTU OLEH MENTERI-MENTERI NEGARA.
(2) MENTERI-MENTERI ITU DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN.
(3) SETIAP MENTERI MEMBIDANGI URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN.
(4) PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN NEGARA
DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

MERUPAKAN SALAH SATU LEMBAGA NEGARA NON KEMENTERIAN YANG TUGASNYA, YAITU DI BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN BAHAN ADIKTI LAINNYA.

SISTEM NILAI

KONSEP ATAU GAGASAN YANG MENYELURUH MENGENAI SESUATU YANG HIDUP DALAM PIKIRAN SESEORANG ATAU SEBAGIAN BESAR ANGGOTA MASYARAKAT TENTANG APA YANG DIPANDANG BAIK

DIMENSI SPIRITUAL PANCASILA

BAHWA PANCASILA MENGANDUNG NILAI-NILAI KEIMANAN DAN KETAKWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SEBAGAI LANDASAN KESELURUHAN NILAI DALAM FALSAFAH NEGARA

DIMENSI KULTURAL PANCASILA

BAHWA PANCASILA MERUPAKAN LANDASAN FALSAFAH NEGARA, PANDANGAN HIDUP BERNEGARA, DAN SEBAGAI DASAR NEGARA.

DIMENSI INSTITUSIONAL PANCASILA

BAHWA PANCASILA HARUS SEBAGAI LANDASAN UTAMA UNTUK MENCAPAI CITA-CITA, TUJUAN BERNEGARA, DAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

NILAI SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

1.       PENGAKUAN ADANYA CAUSA PRIMA (SEBAB PERTAMA) YAITU TUHAN YANG
MAHA ESA.

2.       MENJAMIN PENDUDUK UNTUK MEMELUK AGAMA MASING-MASING DAN
BERIBADAH MENURUT AGAMANYA.

3.       ATHEISME DILARANG HIDUP DAN BERKEMBANG DI INDONESIA.

NILAI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

1) MENEMPATKAN MANUSIA SESUAI DENGAN HAKIKATNYA SEBAGAI MAKHLUK
TUHAN KARENA MANUSIA MEMPUNYAI SIFAT UNIVERSAL.
2) MENJUNJUNG TINGGI KEMERDEKAAN SEBAGAI HAK SEGALA BANGSA, HAL INI
JUGA BERSIFAT UNIVERSAL.

NILAI SILA PERSATUAN INDONESIA

1) NASIONALISME.
2) CINTA BANGSA DAN TANAH AIR.
3) MENGGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.
4) MENGHILANGKAN PENONJOLAN KEKUATAN ATAU KEKUASAAN, KETURUNAN DAN
PERBEDAAN WARNA KULIT.
5) MENUMBUHKAN RASA SENASIB DAN SEPENANGGULANGAN.

NILAI SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

1) HAKIKAT SILA INI ADALAH DEMOKRASI. DEMOKRASI DALAM ARTI UMUM, YAITU
PEMERINTAHAN DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, DAN UNTUK RAKYAT.
2) PERMUSYAWARATAN, ARTINYA MENGUSAHAKAN PUTUSAN BERSAMA SECARA
BULAT, BARU SESUDAH ITU DIADAKAN TINDAKAN BERSAMA.

NILAI SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

1) KEMAKMURAN YANG MERATA BAGI SELURUH RAKYAT DALAM ARTI DINAMIS DAN
BERKELANJUTAN.
2) SELURUH KEKAYAAN ALAM DAN SEBAGAINYA DIPERGUNAKAN BAGI
KEBAHAGIAAN BERSAMA MENURUT POTENSI MASING-MASING.

BUNYI PASAL 10 UUD 1945

PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN YANG TERTINGGI ATAS ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT, DAN ANGKATAN
UDARA

BUNYI PASAL 11 AYAT 1 UUD 1945

PRESIDEN MENYATAKAN PERANG, MEMBUAT PERDAMAIAN DAN PERJANJIAN DENGAN NEGARA LAIN DENGAN
PERSETUJUAN DPR

BUNYI PASAL 14 AYAT 1 UUD 1945

PRESIDEN MEMBERI GRASI, REHABILITASI DENGAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG

BUNYI PASAL 14 AYAT 2 UUD 1945
PRESIDEN MEMBERI AMNESTI DAN ABOLISI DENGAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPR

BUNYI PASAL 15 UUD 1945

PRESIDEN  MEMBERI GELAR, TANDA JASA, DAN LAIN-LAIN TANDA KEHORMATAN YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG

KEMENTERIAN NOMENKLATUR

1.       KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2.       KEMENTERIAN LUAR NEGERI

3.       KEMENTERIAN PERTAHANAN

BUNYI PASAL 25 A UUD 1945

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ADALAH SEBUAH NEGARA KEPULAUAN YANG BERCIRI NUSANTARA DENGAN WILAYAH YANG BATAS-BATAS DAN HAK-HAKNYA DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

ZONA LAUT TERITORIAL

JALUR LAUT YANG BERJARAK 12 MIL LAUT DARI GARIS DASAR KE LAUT LEPAS

GARIS DASAR

GARIS KHAYAL YANG MENGHUBUNGKAN TITIK-TITIK DARI UJUNG-UJUNG PULAU

ZONA LANDAS KONTINENTAL

DASAR LAUT YANG SECARA GEOLOGIS MAUPUN MORFOLOGI MERUPAKAN LANJUTAN DARI SEBUAH KONTINEN (BENUA). KEDALAMAN LAUTNYA KURANG DARI 150 METER.

BATAS-BATAS WILAYAH INDONESIA DI SEBELAH BARAT

WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERBATASAN LANGSUNG DENGAN SAMUDERA HINDIA DAN PERAIRAN NEGARA INDIA.

BATAS-BATAS WILAYAH INDONESIA DI SEBELAH UTARA

INDONESIA BERBATASAN LANGSUNG DENGAN MALAYSIA (BAGIAN TIMUR),
TEPATNYA DI SEBELAH UTARA PULAU KALIMANTAN.

BATAS-BATAS WILAYAH INDONESIA DI SEBELAH TIMUR

WILAYAH INDONESIA BERBATASAN LANGSUNG DENGAN DARATAN PAPUA NUGINI DAN PERAIRAN SAMUDERA PASIFI.

BATAS-BATAS WILAYAH INDONESIA DI SEBELAH SELATAN

INDONESIA BERBATASAN LANGSUNG DENGAN WILAYAH DARAT TIMOR LESTE, PERAIRAN AUSTRALIA DAN SAMUDERA HINDIA.

PASAL 33 AYAT 2 UUD 1945

CABANG-CABANG PRODUKSI YANG PENTING BAGI NEGARA DAN YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASAI OLEH NEGARA.

BUNYI  PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945

BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT.

PENGERTIAN BUKAN PENDUDUK

ORANG YANG BERADA DI SUATU WILAYAH SUATU NEGARA DAN TIDAK BERTUJUAN TINGGAL ATAU MENETAP DI WILAYAH NEGARA TERSEBUT.

PENGERTIAN WARGA NEGARA

ORANG-ORANG BANGSA INDONESIA ASLI DAN ORANG ORANG BANGSA LAIN YANG DISAHKAN DENGAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI WARGA NEGARA.

BUNYI PASAL 26 AYAT (2) UUD 1945

PENDUDUK IALAH WARGA NEGARA INDONESIA DAN ORANG ASING YANG BERTEMPAT
TINGGAL DI INDONESIA.

ASAS KEWARGANEGARAAN

DASAR BERPIKIR DALAM MENENTUKAN MASUK TIDAKNYA SESEORANG DALAM GOLONGAN WARGA NEGARA DARI SUATU NEGARA TERTENTU.

ASAS IUS SANGUINIS

ASAS YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN SESEORANG BERDASARKAN KETURUNAN, BUKAN BERDASARKAN NEGARA TEMPAT DILAHIRKAN.

 ASAS IUS SOLI SECARA TERBATAS

ASAS YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN SESEORANG BERDASARKAN NEGARA TEMPAT KELAHIRAN, YANG DIBERLAKUKAN TERBATAS BAGI ANAK-ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR UNDANGUNDANG.

ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL

ASAS YANG MENENTUKAN SATU KEWARGANEGARAAN BAGI SETIAP ORANG.

ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS

ASAS YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI ANAK-ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR, MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA, MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DAN  MEMUTUS HASIL PERSELISIHAN TENTANG PEMILU

KEWENAGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

MERUPAKAN LEMBAGA YANG BEBAS DAN MANDIRI DENGAN TUGAS KHUSUS UNTUK MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

PENGERTIAN PARTAI POLITIK

ORGANISASI POLITIK YANG DIBENTUK OLEH SEKELOMPOK WARGA NEGARA INDONESIA SECARA SUKARELA ATAS DASAR PERSAMAAN KEHENDAK DAN CITA-CITA UNTUK MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN ANGGOTA, MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA MELALUI PEMILIHAN UMUM.

BUNYI PASAL 29 AYAT 2  UUD 1945

 NEGARA MENJAMIN KEMERDEKAAN TIAP-TIAP PENDUDUK UNTUK MEMELUK AGAMANYA MASING-MASING DAN UNTUK BERIBADAT MENURUT AGAMANYA DAN KEPERCAYAANNYA ITU.

MAKLUMAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2001

MENGENAI KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN.

BUNYI PASAL 25 A UUD 1945

 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ADALAH SEBUAH NEGARA KEPULAUAN YANG BERCIRI NUSANTARA DENGAN WILAYAH YANG BATAS-BATAS DAN HAK-HAKNYA DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

BUNYI PASAL 27 AYAT (3) UUD 1945

BAHWA SETIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA.

BUNYI PASAL 30 AYAT (1) UUD 1945

TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

APATRIDE

 SEORANG PENDUDUK YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI KEWARGANEGARAAN. MISALNYA, SEORANG KETURUNAN BANGSA (A) YANG MENGANUT ASAS IUS SOLI LAHIR DI NEGARA (B )YANG MENGANUT ASAS IUS SANGUINIS.

BIPATRIDE

SEORANG PENDUDUK YANG MEMPUNYAI DUA MACAM  KEWARGANEGARAAN SEKALIGUS (KEWARGANEGARAAN RANGKAP). MISALNYA, SESEORANG KETURUNAN BANGSA (B )YANG MENGANUT ASAS IUS SANGUINIS LAHIR DI NEGARA (A )YANG MENGANUT ASAS IUS SOLI.

STELSEL AKTIF

SESEORANG HARUS MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM TERTENTU SECARA AKTIF UNTUK MENJADI WARGA NEGARA (NATURALISASI BIASA)

STELSEL PASIF

SESEORANG DENGAN SENDIRINYA DIANGGAP MENJADI WARGA NEGARA TANPA MELAKUKAN SUATU TINDAKAN HUKUM TERTENTU (NATURALISASI ISTIMEWA).

HAK OPSI

 HAK UNTUK MEMILIH SUATU KEWARGANEGARAAN (DALAM STELSEL AKTIF)

HAK REPUDIASI

HAK UNTUK MENOLAK SUATU KEWARGANEGARAAN (STELSEL PASIF)

ASAS IUS SANGUINIS

ASAS YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN SESEORANG BERDASARKAN KETURUNAN, BUKAN BERDASARKAN NEGARA TEMPAT DILAHIRKAN.

ASAS IUS SOLI SECARA TERBATAS

ASAS YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN SESEORANG BERDASARKAN NEGARA TEMPAT KELAHIRAN, YANG DIBERLAKUKAN TERBATAS BAGI ANAK-ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR UNDANGUNDANG.

ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL

ASAS YANG MENENTUKAN SATU KEWARGANEGARAAN BAGI SETIAP ORANG.

ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS

ASAS YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI ANAK-ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.

NATURALISASI BIASA
ORANG ASING YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN TELAH MEMENUHI SYARAT BERUSIA 18 TAHUN, SUDAH BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PALING SINGKAT LIMA TAHUN, SEHAT JASMANI DAN ROHANI,DAPAT BERBAHASA INDONESIA SERTA MENGAKUI DASAR NEGARA PANCASILA

NATURALISASI ISTIMEWA
ORANG ASING YANG TELAH BERJASA KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU DENGAN ALASAN KEPENTINGAN NEGARA, SETELAH MEMPEROLEH PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

PENYEBAB HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA

MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN LAIN ATAS KEMAUANNYA SENDIRI, TIDAK MENOLAK ATAU TIDAK MELEPASKAN KEWARGANEGARAAN LAIN, DINYATAKAN HILANG KEWARGANEGARAANNYA OLEH PRESIDEN ATAS KEMAUANNYA SENDIRI, MASUK KE DALAM DINAS TENTARA ASING TANPA DISERTAI IZIN DARI PRESIDEN.

MAKNA KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN
BAHWA SETIAP MANUSIA BEBAS MEMILIH, MELAKSANAKAN AJARAN AGAMA MENURUT
KEYAKINAN DAN KEPERCAYAANNYA. SETIAP MANUSIA TIDAK BOLEH DIPAKSA OLEH
SIAPAPUN, BAIK ITU OLEH PEMERINTAH, PEJABAT AGAMA, MASYARAKAT, MAUPUN
ORANG TUA SENDIRI.

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

MERUPAKAN SIKAP MENTAL UMAT BERAGAMA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN YANG SERASI DENGAN TIDAK MEMBEDAKAN PANGKAT, KEDUDUKAN SOSIAL DAN TINGKAT KEKAYAAN.

MAKLUMAT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 34 TAHUN 2004

TUGAS DAN FUNGSI TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

MAKLUMAT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 2002

TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

BUNYI PASAL 27 AYAT (3) UUD 1945
BAHWA SETIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA.

BUNYI PASAL 30 AYAT (1) UUD 1945
TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

HAKIKAT KESADARAN BELA NEGARA

MERUPAKAN KESEDIAAN BERBAKTI PADA NEGARA DAN BERKORBAN DEMI MEMBELA NEGARA.

MAKLUMAT UU NOMOR 3 TAHUN 2002

SEGALA USAHA UNTUK MEMPERTAHANKAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NKRI, DAN KESELAMATAN BANGSADARI ANCAMAN DAN GANGGUAN TERHADAP KEUTUHAN TERHADAP BANGSA DAN NEGARA.

BUNYI ALINEA PERTAMA PEMBUKAAN UUD 1945
BAHWA SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGALA BANGSA, DAN OLEH SEBAB ITU MAKA PENJAJAHAN DI ATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN.

CIRI-CIRI SISTEM POLITIK

MEMILIKI TUJUAN, MEMPUNYAI KOMPONENKOMPONEN, TIAP KOMPONEN MEMILIKI FUNGSI-FUNGSI YANG BERBEDA, ADANYA INTERAKSI ANTARA KOMPONEN SATU DENGAN YANG LAINNYA, ADANYA MEKANISME KERJA, ADANYA KEKUASAAN DAN  ADANYA KEBUDAYAAN POLITIK

FUNGSI SISTEM POLITIK

MEMBUAT KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KEBIJAKAN YANG MENGIKAT ALOKASI DARI NILAI-NILAI BAIK YANG BERSIFAT MATERI MAUPUN NON-MATERI.

CIRI KHAS DARI SISTEM POLITIK
DAYA JANGKAUNYA UNIVERSAL, ADANYA KONTROL YANG BERSIFAT MUTLAK, HAK MEMBUAT KEPUTUSAN -KEPUTUSAN YANG MENGIKAT DAN DITERIMA SECARA SAH, KEPUTUSANNYA BERSIFAT OTORITATIF.

SUPRASTRUKTUR POLITIK

MERUPAKAN GAMBARAN PEMERINTAH DALAM ARTI LUAS YANG TERDIRI ATAS LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG TUGAS DAN PERANANNYA DIATUR DALAM KONSTITUSI NEGARA ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.

INFRASTRUKTUR POLITIK
KELOMPOK-KELOMPOK KEKUATAN POLITIK DALAM MASYARAKAT YANG TURUT BERPARTISIPASI SECARA AKTIF.

INTEREST GROUP

KELOMPOK YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK NEGARA.

PRESSURE GROUP

KELOMPOK YANG BERTUJUAN MENGUPAYAKAN ATAU MEMPERJUANGKAN KEPUTUSAN POLITIK YANG BERUPA UNDANG-UNDANG ATAU KEBIJAKAN PUBLIK YANG DIKELUARKAN PEMERINTAH SESUAI DENGAN KEPENTINGAN DAN KEINGINAN KELOMPOK MEREKA.

MEDIA KOMUNIKASI POLITIK

SARANA ATAU ALAT KOMUNIKASI POLITIK DALAM PROSES PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PENDAPAT POLITIK SECARA TIDAK LANGSUNG, BAIK TERHADAP PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT PADA UMUMNYA.

PASAL 6 A AYAT (1) UUD 1945 MENGATUR TENTANG

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT DALAM SATU PASANGAN CALON

PASAL 20 AYAT (1) UUD 1945 MENGATUR TENTANG

FUNGSI DPR ADALAH FUNGSI LEGISLASI, FUNGSI ANGGARAN, DAN FUNGSI PENGAWASAN

PASAL 20 A AYAT (2) UUD 1945 MENGATUR TENTANG

HAK ANGGOTA DPR ADALAH HAK INTERPELASI, HAK ANGKET DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT

PASAL 20 A AYAT (3) UUD 1945 MENGTUR TENTANG

HAK ANGGOTA DPR, HAK MENGAJUKAN PERTANYAAN, HAK MENYAMPAIKAN USUL/ PENDAPAT DAN HAK IMUNITAS

MAHKAMAH AGUNG

MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA YANG MEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
DI SAMPING SEBUAH MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG SERTA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, DAN PERILAKU HAKIM

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

 BERHAK MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH DAN YANG BERKAITAN DENGAN DAERAH.

Share this post